Renungan tentang Ahmadiyah… dibuang sayang

Menyoal sikap pemerintah hingga SKB tentang Ahmadiyah
Ancaman kelemahan dilihat dari sisi Hukum tentang SKB yang ramai diperbincangkan penting untuk dicermati oleh Pemerintah dan kangan Praktisi Hukum yang mencintai Islam. Jika hanya karena cacat hukum lalu pemerintah kalah dalam proses hukum… kecerobohan pemerintah membuat SK bagi masalah serius akan mengakibatkan amburadulnya negara dan kekacauan di masyarakat.
Selayaknya media TV tidak diizinkan mengadakan acara perdebatan agama. Tapi jika debat itu dilakukan oleh pihak diluar TV seperti organisasi resmi dan kegiatan itu tak dilarang disitulah televisi dapat meliputnya. TV bukanlah moderator.
Media televisi pantaskah memediasi debat pro dan kontra Ahmadiyah? Bukankan media ini telah melakukan sesuatu yang bukan nuansa pemberitaan tetapi berkembang menjadi wadah klarifikasi….
Apakah pemurnian ajaran Islam adalah milik orang Islam di Indonesia saja?
Dapatkah Ahmadiyah di pandang sebagai Agama ? Jika memang pemerintah mengakuinya, mestinya setiap orang tak dapat dilarang memeluk Ahmadiyah di Indonesia. Tetapi jika pemerintah tidak pernah mengakui Ahmadiyah sebagai salah satu agama di Indonesia, maka Ahmadiay harus dipandang sebagai penyimpangan agama Islam yang harus dihentikan oleh pemerintah.
Keputusan pemerintah membiarkan kepercayaan sebagai aliran yang diakui, adalah penyebab terancamnya semua agama yang kini ada untuk dicemari dengan cara terorganisir maupun cara lain yang lebih berbahaya. Jika kepercayaan berkembang terus dari satu, dua dan seterusnya dan menyerang semua agama yang ada saat ini, maka dapat dibayangkan apa yang terjadi di Indonesia.
Kebebasan beragama mungkin telah ditafsirkan kebebasan menghancurkan agama, kebebasan menafsirkan salah, kebebasan membuat agama dengan dalih aliran atau kepercayaan.
Kebebasan memeluk agama bukankah kebebasan memeluk agama yang benar itu. Yang penting diingat … ada pihak yang tak suka pada agama… ada yang tak suka pada agama Islam hingga pemeluknya meninggalkannya… dst.
Mengapa undang-undang tidak mengatur hal yang besar ini? Mengapa presiden tidak turun tangan mengeluarkan Kepres untuk soal seserius ini? Apakah karena ini bukan soal duit sehingga intervensi presiden tidak penting….tidak sepenting urusan minyak yang naik harganya? Dimana prioritas pemimpin kita ??
DPR mungkin lupakan saja… Capek, melihatnya.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: