dialog MK dan Anggaran Pendidikan
Sri Mulyani, nampak tegas memberi kritik program pendidikan Gratis yang dicanangkan Pemerintah. Memang benar jangan masyarakat salah menerima arti gratis… dan tidak mengharapkan mutu.
Menteri keuangan nampaknya melihat dengan jelas bagaimana dampak mutu pendidikan yang rendah di daerah.
Kalau saja itu bisa diperbaiki lagi, baiknya anggaran 20 persen untuk pendidikan diaudit dengan lebih baik agar pemakaiannya dapat benar-benar sampai pada tujuan meningkatkan mutu pendidikan kita.
Auditor yang sudah ada sejak lama … mestinya dibubarkan dulu dan digantikan oleh auditor baru yang bisa dipercaya hasil kerjanya.
Sayangnya mutu pendidikan antara Timur dan Barat tidak ditambahkan sebagai sasaran prioritas mengatasi kesenjangan yang begini lama berlangsung.
Tahukah anda bahwa di Indonesia Timur, mudah menemukan tamatan SMP yang tak tahu membaca dan berhitung ??
Di kota Makassar (bisa anda coba dikota lain…di timur), jika anda bertanya pada tamatan SMA dan sederajat yang melamar pekerjaan, pertanyaan 10.000 – 1/2 atau 10.000 – 0,1 hanya dijawab oleh 5 persen calon tenaga kerja.
Maka perlu pengambil kebijakan Turun ke Desa luar Jawa untuk melihat betapa ironisnya pemandangan ini….
Ini sebuah komentar saja.
limpo50
Limpo50's Weblog 
Piyee iki????
Koq masih ada kayak gitue disana????
Waduh, nampanya pemerintah hrs cepat2 turun tangan ne….kalau perlu Menteri Pendidikan turun langsung kelapangan untuk mangajari siswa / i yang ada di kota tersebut…. 😀
Haaaa……..
Kalo Akang yang turun… bisa-bisa menangis tak mau balik ke kota.
Mau ngabdi ??? ha…. disanalah tempatnya. di gunung..
Ayo turun gunung….(maksudnya turun dari Jakarta…lalu naik gunung).
Maka keseimbangan mutu pendidikan lebih penting dari pada sekadar bagi-bagi uang pendidikan yang 20 persen dari APBN itu.
Di jaman Mbak Mega Diknas memanipulasi situasi… dengan membuat rayonisasi soal ujian.
Maka yang lemah di gunung diberi soal mudah…dan kalo sudah dapat menjawab sedikit…diberi nilai selangit. Yang di kota …kalo salah sedikit nilainya sudah dipenggal habis. Maka nampaklah st.error kecil, lalu seolah itu pertanda meratanya mutu pendidikan.
Presiden kita mungkin dapat nasi KIBUL ???
Dan yang parah perancang program ini adalah para pakar…kita.
Duh…
Gimana mau cerita buta huruf yach….
Ini namanya buta mutu. Kita buta memberi mutu.
Kalo mau buktiin, DEPNAKER bisa coba membuat isian pertanyaan, semacam survey-survey…biar bisa tahu mutu tenaga kerja kita. Jangan asal bagi-bagi kartu kuning.
Yang mau meneliti… silakan.
Baik buat masukan Pemerintah yang tak tahu siatuasi ini.
Jadi biarpun pimpinannya Sarjana berkualitas baik, tapi kalo dibawah begini… kita bisa bikin apa ya..
Mungkin akan lebih baik jika kata gratis itu diperuntukkan bagi orang-orang yang benar-benar berhak,.
Kata Mbak Sri di Indonesia itu yang murah tak bermutu.. heheee, mangkanye beliau lebih suka MUTU…MUTU.
Mestinya Depdiknas langsung putar baling-baling supaya turun ke gunung-gunung di wilayah terpencil Indonesia..jangan mengira Indonesia ini Jakarte.
Disono anak-anak masih dijemput gurunya buat masuk sekolah… gurunya pun masih petani. Sang guru masih sendirian jadi guru… muridnya bertebaran dengan jarak 10 km dikelokan gunung-bukit yang tak ada jalan ..hanya ada bekas air mengalir …itu yang jadi jalan setapak.
Sang guru yang satu-satunya itu juga Kepala sekolah…
Tahu nggak Bapak-bapak kita di Diknas ??
Ah… yang Diknas Propinsi juga tak tahu KOK.
weleh..weleh…weleh